Kartu Tani diluncurkan Pemerintah RI sejak pertengahan akhir 2015, namun masih banyak kelompok tani (Poktan) belum memahami fungsi dan manfaat seperti 64 Poktan di Kecamatan Imogiri, hanya 28 Poktan yang validasi rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang melaksanakan sebagai syarat pembuatan Kartu Tani.
“Hal itu yang mendorong STPP Yogyakarta melakukan penyuluhan pertanian khusus tentang Kartu Tani di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul,” kata Henry Fernando, mahasiswa semester akhir Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian – STPP Yogyakarta melalui pernyataan tertulis.
Menurutnya, kegiatan penyuluhan Kartu Tani merupakan kelanjutan dari penggalian data primer petani dari delapan desa di Kecamatan Imogiri, setelah tabulasi dan olah data kemudian diketahui kelemahan petani dalam program ini sehingga diangkat sebagai materi penyuluhan.
Kegiatan penyuluhan yang berlangsung di kantor Balai Penyuluhan Pertanian – BPP Imogiri dibuka oleh Ketua BPP Imogiri, Muslih dan dihadiri dosen pembimbing Agus Wartapa.
Bentuk fisik Kartu Tani ini terbuat dari plastik ukurannya sama persis dengan kartu ATM yang lazim dimiliki nasabah bank.
“STPP Yogyakarta membuat gimmick bahwa Kartu Tani sebagai kartu penebus pupuk bersubsidi, sehingga lebih mudah difahami oleh para petani dan anggota Poktan,” kata Kabag Administrasi Umum STPP Yogyakarta, Irwan Johan Sumarno.
Irwan JS menambahkan bahwa Kartu Tani selain mempermudah petani bertransaksi, juga untuk memantau distribusi pupuk bersudsidi agar tepat sasaran. Tidak lari kepada pihak yang tidak seharusnya menerima pupuk bersubsidi, karena hanya petani yang memiliki Kartu Tani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Kegiatan penyuluhan juga sebagai persyaratan karya ilmiah penugasan akhir atau KIPA bagi mahasiswa semester akhir di STPP Yogyakarta,” kata Irwan JS.
Instruksi Jokowi
Pemerintah RI meluncurkan Kartu Tani sebagai sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi untuk simpanan, transaksi keuangan, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi atau e-Wallet.
“Kartu Tani merupakan implementasi dari instruksi Presiden Joko Widodo bahwa negara hadir di tengah masyarakat. Jangan biarkan petani berjalan sendiri, kami harus berada di sisi mereka untuk memberikan solusi,” kata Mentan Amran Sulaiman.
Keunggulan Kartu Tani antara lain single entry data, proses validasi berjenjang secara online, transparan, dan multifungsi. Ketersediaan data yang lengkap dan akurat tersebut bermanfaat sebagai dasar penyusunan kebijakan bagi Kementan. Kedua, transparansi penyaluran dana subsidi melalui sistem perbankan bagi Kementerian Keuangan.
Manfaat ketiga, memberikan data kebutuhan pupuk secara akurat hingga ke tingkat pengecer bagi PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Keempat, bermanfaat bagi Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memproyeksikan potensi panen di suatu daerah melalui data pupuk subsidi yang disalurkan sehingga dapat segera menyerap hasil panennya.
“Petani pun dapat menerima dana bantuan secara utuh dan membeli pupuk bersubsidi sesuai kuota yang diberikan bagi petani. Kelima, dinas pertanian provinsi provinsi hingga kabupaten dan kota dapat mengetahui produktivitas lahan di suatu daerah. Singkat kata, Kartu Tani diharapkan menjadi era baru untuk mensejahterakan petani Indonesia,” kata Mentan.