Kementerian Pertanian RI berupaya menyiapkan secara detail program Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling – Up Innitiative (READSI) sehingga pemanfaatan bantuan dana dan hibah dari International Fund for Agricultural Development (IFAD) oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota lebih fokus dan terukur hasilnya bagi kepentingan dan kemajuan masyarakat pedesaan khususnya petani.
“Sosialisasi dan persiapan ini penting, dan saya harapkan lebih berorientasi pada perencanaan dan persiapan. Seperti pesan pembimbing desertasi saya bahwa kesuksesan ditentukan oleh perencanaan, maka kita harus siapkan dengan baik agar tercapai tujuan yang diinginkan,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Momon Rusmono di Kota Bogor pada Kamis (28/9).
Hal itu dia kemukakan usai membuka sosialisasi proyek Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling – Up Innitiative (READSI) yang didukung IFAD untuk memberdayakan rumah tangga pedesaan dengan keterampilan, kepercayaan dan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan dan penghidupan secara berkelanjutan melalui pendekatan program yang terukur.
“Saya kepingin kabupaten penyelenggara sudah clear. Dinas yang menangani adalah dinas yang menangani kelembagaan penyuluhan pertanian, identifikasi pengelola dana program, penentuan komoditas pertanian, siapa petaninya, dan dimana lokasinya. Program perencanaan dan persiapan ini harus rampung hingga akhir 2017 sehingga pada 2018 dapat terlaksana lebih baik dari tahun sebelumnya,” katanya.
Momon mengakui meskipun pimpinan IFAD di Indonesia mengaku puas dengan pemanfaatan dana pinjaman dan hibah IFAD, BPPSDMP Kementan tetap menargetkan peningkatan kualitas pelaksanaan program READSI.
“Meskipun tadi menurut IFAD sudah baik, seperti tadi dikatakan oleh Ron Hartman. Saya ingin lebih baik dan berhasil lagi,” kata Momon Rusmono.
Tampak hadir Kepala Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP Kementan, Widi Hardjono; Country Director IFAD Sub-Regional Office for South East Asia and the Pacific, Ron Hartman; Kepala Bidang Program dan Kerjasama Pelatihan, Dewi Darmayanti; Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang, Adang Warya; perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); Kementerian Keuangan (Kemenkeu); Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Bappeda provinsi; dan para kepala dinas pertanian provinsi/kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.