Yogyakarta (18/1)- Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang telah melakukan upaya penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan eselon III-IV menjadi jabatan fungsional pada akhir tahun 2020 lalu. Tujuan pengalihan jabatan yaitu untuk memberikan peluang pengembangan karier kepada pegawai.
Akan tetapi, pengalihan tersebut juga menuntut perubahan pola pikir dan pola kerja. Jabatan fungsional mengharuskan pegawai untuk lebih aktif dan kreatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Menindaklanjuti hal tersebut, Subkelompok SDM TU Polbangtan YoMa melakukan kegiatan Sosialisasi Penyusunan SKP untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada Senin (18/1).
Kegiatan yang diselenggarakan secara tatap muka dan virtual tersebut diikuti oleh 22 pegawai JFT dari Kampus Yogyakarta dan Kampus Magelang serta 1 pegawai dari Balai Besar Veteriner Wates. Dalam pembukaan kegiatan, Dr. Rajiman selaku Plt. Direktur Polbangtan YoMa memberikan beberapa poin arahan untuk peserta kegiatan.
“Pejabat struktural yang mengalami pengalihan jabatan diharapkan segera memahami Peraturan Menteri yang mengatur Jabatannya. Segera isi SKP, penyusunan angka kredit harus dilebihkan 20% dari batas minimal pada jenjang jabatannya. Sebagai pejabat fungsional, kita dituntut aktif dan kreatif agar peningkatan jenjang karier lebih cepat,” pesan Bapak Rajiman saat membuka kegiatan.
Indikator kinerja pejabat fungsional salah satunya diukur melalui Angka Kredit (AK) yang dituangkan dalam uraian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Akumulasi Angka Kredit tersebut nantinya dijadikan sebagai bahan pengusulan kenaikan pangkat.
Sri Setyowati H, SH., S.HI., MM selaku pemateri dalam kegiatan tersebut turut menekankan bahwa butir-butir kegiatan dalam SKP harus sesuai dengan Peraturan Menteri yang menaungi JFT. Selain itu, beliau menghimbau agar pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu tertib administrasi.
“Bapak, Ibu harus selalu mendokumentasikan pekerjaannya. setiap selesai bekerja, harap di-scan atau diarsipkan pada foldernya masing-masing agar nanti ketika pengajuan DUPAK tidak terkendala.” papar Setyo.
Pada akhir acara, Hari Sudharto selaku Kepala Bagian Umum menuturkan bahwa jika diperlukan kegiatan inhouse training semacam ini dapat dilaksanakan kembali guna meningkatkan pemahaman pegawai terkait penyusunan SKP yang mengacu pada Angka Kredit.